BIMBINGAN TEKNIS TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PEMERIKSAAN BPK DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PENGELOLA BARANG DAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN

           Dengan Hormat

Sebagaimana dimaklumi bahwa penyelesaian kerugian negara/daerah telah disebutkan dalam Perundang-undangan, antar lain pada:

1.      Bab IX UU No. 17 Th. 2004 tentang Keuangan Negara,

2.      Bab XI UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta pada

3.      Bab V UU No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

         Sebagai pelaksanaannya telah dibentuk Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara yang didasarkan pada pasal 22 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2004 yang berbunyi: “Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah bendahara ditetapkan BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah”. Selain itu, pada pasal 144 Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

     Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, beberapa pihak dimungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan kerugian negara/daerah yang diakibatkan dari pelaksanaan kewenangan yang dijalankan. Untuk itu perlu pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pengelolaan keuangan agar dalam menjalankan kewenangan tidak mengakibatkan dampak kerugian daerah dan implikasi hukum yang mungkin ditimbulkan. Di sisi lain pihak-pihak terkait seringkali tidak memahami bagaimana mekanisme penyelesaian kerugian daerah tersebut.

        Guna lebih memahami substansi kebijakan dan peraturan terkait Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bermaksud menyelenggarakan: “BIMBINGAN TEKNIS TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS PEMERIKSAAN BPK DAN TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH/TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PENGELOLA BARANG DAN BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN” 
Kegiatan ini dilakasanakan pada :

Angkatan	Tanggal	Tempat
Angkatan I	5 - 8 Februari 2018 12 - 15 Februari 2018	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta Pusat
	19 - 22 Februari 2018 26 Februari -1 Maret 2018	Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya No.100, Jakarta Pusat
Angkatan II	5 - 8 Maret 2018 12 - 15 Maret 2018	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No.62 Jakarta Barat
	19 - 22 Maret 2018 26 - 29 Maret 2018	Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Angkatan III	2 - 5 April 2018 9 - 12 April 2018	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Blok A No. 135-137, Jakarta Pusat
	16 – 19 April 2018 23 – 26 April 2018	Hotel Fave, Jl. Samanhudi No.26 Jakarta Pusat
Catatan: ·         Tempat Pelaksanaan Sewaktu waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel, ·         Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·         Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·         Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya,  Semarang, Yogyakarta, Medan, Minimal 15 Orang

Share this

Jadwal Bimtek Nasional