TEMA KEGIATAN TERBARU

BIMTEK PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN VERSI 2.7 BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

BIMTEK VERIFIKASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN ANGGARAN, PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PA, PPK, PPTK DAN BENDAHARA PADA MASING-MASING OPD

BIMTEK PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2018 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.33 TAHUN 2017 DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2017  TENTANG PENYUSUNAN  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TA 2018

BIMTEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12 TAHUN 2017 DAN REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

SOSIALISASI PERMENDESA PDTT NO. 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 YANG DI LENGKAPI DENGAN PERMENKEU No.48/PMK.07/2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN,PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2017 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

BIMTEK ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018 BERDASARKAN PERMENDAGERI NO.32 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018 DAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RENJA DAN RENSTRA OPD

BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD

BIMTEK PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) SERTA ASSESMENT AKREDITASI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DIDALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK

Dengan Hormat

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi BLUD. Rencana tersebut dapat dipahami.Karena dengan menjadi BLUD, Puskesmas  dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan  yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pengembangan puskesmas sebagai BLUD ini merupakan jawaban atas tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Harus diakui, selama ini banyak pihak mengeluhkan pelayanan di puskesmas kurang lancar, karena permasalahan dana operasional.

Sehubungan dengan telah disusunnya instrumen penilaian dan metode telusur dari standar akreditasi versi 2012, maka dalam rangka membantu rumah sakit meningkatkan keterampilan dan kualifikasi staf dalam rekruitmen, evaluasi dan penugasan staf, di samping itu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 75 tahun 2014 tentang standardisasi puskesmas sebagai layanan kesehatan primer. Sedangkan bagi rumah sakit, akreditasi ini merupakan penilaian lanjutan yang juga diatur dalam Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi standar rumah sakit. Dari level terendah yakni pratama, berlanjut ke madya, lalu utama, dan yang tertinggi adalah paripurna. Agar puskesmas dan rumah sakit sesuai dengan standar. Apabila akreditasi sudah diselenggarakan, untuk puskesmas dan rumah sakit yang masih kurang memenuhi standar, yang harus memenuhi kekurangan tersebut adalah Dinkes kabupaten/kota masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI-IP) bersama para Pakar dan Narasumber yang kompeten, akan mengadakan Bimtek Nasional dengan Tema:

” PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) SERTA ASSESMENT AKREDITASI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS DIDALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK “

Kegiatan ini akan dilaksanakan Pada :

Angkatan	Tanggal	Tempat
Angkatan I	5 - 8 Februari 2018 12 - 15 Februari 2018	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta Pusat
	19 - 22 Februari 2018 26 Maret -1 Maret 2018	Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya No.100, Jakarta Pusat
Angkatan II	5 - 8 Maret 2018 12 - 15 Maret 2018	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No.62 Jakarta Barat
	19 - 22 Maret 2018 26 - 29 Maret 2018	Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Angkatan III	2 - 5 April 2018 9 - 12 April 2018	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Blok A No. 135-137, Jakarta Pusat
	16 – 19 April 2018 23 – 26 April 2018	Hotel Fave, Jl. Samanhudi No.26 Jakarta Pusat
Catatan: ·         Tempat Pelaksanaan Sewaktu waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel, ·         Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·         Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·         Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya,  Semarang, Yogyakarta, Medan, Minimal 15 Orang

BIMTEK METODE DAN TEHNIK PHOTOGRAFI PROFESIONAL BAGI PHOTOGRAFER GUNA PENINGKATAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMDA

Dengan Hormat

Sebagaimana diketahui fotografi dapat dipastikan sudah menjadi bagian yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat sekarang adalah masyarakat yang gemar memotret atau dipotret, dengan menggunakan kamera ataupun telepon genggam yang dilengkapi dengan fasilitas kamera. Melihat gejala tersebut, maka dapat diketahui bahwa apresiasi dan minat masyarakat terhadap dunia fotografi pada dasarnya sangat tinggi, bahkan dapat dinyatakan bahwa fotografi sudah menjadi sebuah kebutuhan, berdampingan dengan kebutuhan hidup yang lain. Dari hal tersebut dapat disimpulkan masyarakat lebih menyukai komunikasi visual dalam bentuk foto atau video daripada kata-kata yang berbentuk tulisan. Hal ini dikarenakan komunikasi visual lebih mudah dipahami dan dicerna maksud dan tujuannya karena deskripsi tentang sesuatu hal dapat tergambarkan secara jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami dari FORUM KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (FKIP-OTDA) mengundang bapak/ibu Pejabat Humas dan Protokoler beserta staf di Sekretariat Daerah dan SKPD terkait untuk mengikuti Bimbingan Teknis Nasional dengan tema :

“METODE DAN TEHNIK PHOTOGRAFI PROFESIONAL BAGI PHOTOGRAFER GUNA PENINGKATAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMDA”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan	Tanggal	Tempat
Angkatan I	5 - 8 Februari 2018 12 - 15 Februari 2018	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta Pusat
	19 - 22 Februari 2018 26 Februari -1 Maret 2018	Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya No.100, Jakarta Pusat
Angkatan II	5 - 8 Maret 2018 12 - 15 Maret 2018	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No.62 Jakarta Barat
	19 - 22 Maret 2018 26 - 29 Maret 2018	Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Angkatan III	2 - 5 April 2018 9 - 12 April 2018	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Blok A No. 135-137, Jakarta Pusat
	16 – 19 April 2018 23 – 26 April 2018	Hotel Fave, Jl. Samanhudi No.26 Jakarta Pusat
Catatan: ·         Tempat Pelaksanaan Sewaktu waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel, ·         Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·         Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·         Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya,  Semarang, Yogyakarta, Medan, Minimal 15 Orang

BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD

Dengan Hormat

Dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah maka akan timbul piutang. Demikian halnya dalam pengelolaan dana bergulir sebagai investasi non permanen, akan menimbulkan kemungkinan dana bergulir tersebut tidak dapat dikembalikan oleh penerimanya .Dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Dalam perjalanannya piutang harus dikelola dan ditatausahakan dengan baik dan tertib, sehingga dapat diuji kebenaran nilai yang tersaji di laporan keuangan.

Guna memberikan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melakukan penyisihan, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

Untuk lebih memahami substansi kebijakan tersebut kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) bermaksud menyelenggarakan: “BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD ”

Kegiatan ini akan dilaksanakan Pada :

Angkatan	Tanggal	Tempat
Angkatan I	5 - 8 Februari 2018 12 - 15 Februari 2018	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta Pusat
	19 - 22 Februari 2018 26 Maret -1 Maret 2018	Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya No.100, Jakarta Pusat
Angkatan II	5 - 8 Maret 2018 12 - 15 Maret 2018	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No.62 Jakarta Barat
	19 - 22 Maret 2018 26 - 29 Maret 2018	Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Angkatan III	2 - 5 April 2018 9 - 12 April 2018	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Blok A No. 135-137, Jakarta Pusat
	16 – 19 April 2018 23 – 26 April 2018	Hotel Fave, Jl. Samanhudi No.26 Jakarta Pusat
Catatan: ·         Tempat Pelaksanaan Sewaktu waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel, ·         Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·         Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·         Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya,  Semarang, Yogyakarta, Medan, Minimal 15 Orang

BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PROYEK

Dengan Hormat

Saat rencana sudah ada dan jadwal sudah tersusun maka tinggalah pelaksanaan proyek. Setiap proyek yang berjalan membutuhkan monitoring dan pada akhirnya harus dievalusi. Karena monitoring dan evaluasi (MONEV) merupakan bagian dari sebuah siklus program/proyek. Keduanya memberikan kesempatan untuk membuktikan dampak dari kebijakan atau program yang dijalankan. Kegiatan monev merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kegiatan tetap berjalan sesuai jalur yang semestinya. Berbagai model monitoring dan evaluasi dikembangkan untuk mendapatkan model yang paling ideal dan paling tepat untuk dijalankan pada suatu program/proyek. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan bisa dipilih sesuai dengan tujuannya, dan pastinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah juga mengatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka kami Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) mengundang bapak/ibu untuk mengikuti bimbingan teknis dengan Tema :

“MONITORING DAN EVALUASI PROYEK”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan	Tanggal	Tempat
Angkatan I	1 - 4 Februari 2018 8 - 11 Februari 2018	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta Pusat
	15 - 18 Februari 2018 22 - 25 Februari 2018	Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya No.100, Jakarta Pusat
Angkatan II	1 - 4 Maret 2018 8 - 11 Maret 2018	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No.62 Jakarta Barat
	15 - 18 Maret 2018 22 - 25 Maret 2018	Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Angkatan III	5 - 8 April 2018 8 - 11 April 2018	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Blok A No. 135-137, Jakarta Pusat
	19 - 22 April 2018 26 - 29 April 2018	Hotel Fave, Jl. Samanhudi No.26 Jakarta Pusat
Catatan: ·         Tempat Pelaksanaan Sewaktu waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel, ·         Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·         Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·         Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya,  Semarang, Yogyakarta, Medan, Minimal 15 Orang

BIMTEK IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PROSEDUR TEKNIS PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2011 DAN PERKA BKN NO. 1 TAHUN 2013

Dengan Hormat

Sebagaimana di ketahui Bersama, UU No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatul Sipil Negara telah di syahkan Oleh DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional,netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, Dan untuk meningkatkan Kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengetahui beberapa poin2 tertentu terkait pengankatan, Pemindahan dan penilaian, penghargaan serta hak-hak kepegawaian menurut UU ASN.

Dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan diri, dan membiasakan diri untuk menilai dirinya sendiri secara jujur. PNS harus membiasakan diri bekerja di bawah target, dan dengan jadwal yang ketat, kalau tak ingin nilainya merah. Sehubungan dengan hal yang diatas  maka kami dari Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), Mengundang Bapak/Ibu di Sekretariat Daerah atau SKPD terkait  untuk mengikuti bimbingan teknis dengan Tema :

”IMPLEMENTASI UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PROSEDUR TEKNIS PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SESUAI PP NO. 46 TAHUN 2011 DAN PERKA BKN NO. 1 TAHUN 2013”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan	Tanggal	Tempat
Angkatan I	1 - 4 Februari 2018 8 - 11 Februari 2018	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta Pusat
	15 - 18 Februari 2018 22 - 25 Februari 2018	Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya No.100, Jakarta Pusat
Angkatan II	1 - 4 Maret 2018 8 - 11 Maret 2018	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No.62 Jakarta Barat
	15 - 18 Maret 2018 22 - 25 Maret 2018	Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Angkatan III	5 - 8 April 2018 8 - 11 April 2018	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Blok A No. 135-137, Jakarta Pusat
	19 - 22 April 2018 26 - 29 April 2018	Hotel Fave, Jl. Samanhudi No.26 Jakarta Pusat
Catatan: ·         Tempat Pelaksanaan Sewaktu waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel, ·         Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·         Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·         Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya,  Semarang, Yogyakarta, Medan, Minimal 15 Orang

BIMTEK PENYUSUNAN SISTEM KEUANGAN DESA DAN TATA CARA PELAPORAN SERTA PEMBUATAN SPJ KHUSUS UNTUK APARATUR DESA

Dengan Hormat

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Sehubungan dengan hal yang diatas maka kami dari Forum Kajian Ilmu Pemerintahan dan Otonomi Daerah (FKIP-OTDA) Mengundang bapak/ibu untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan Tema :

”PENYUSUNAN SISTEM KEUANGAN DESA DAN TATA CARA PELAPORAN SERTA PEMBUATAN SPJ KHUSUS UNTUK APARATUR DESA”

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Angkatan	Tanggal	Tempat
Angkatan I	5 - 8 Februari 2018 12 - 15 Februari 2018	Hotel Arcadia, Jl. Pangeran Jayakarta No.73, Jakarta Pusat
	19 - 22 Februari 2018 26 Februari -1 Maret 2018	Hotel Ibis, Jl. Kramat Raya No.100, Jakarta Pusat
Angkatan II	5 - 8 Maret 2018 12 - 15 Maret 2018	Hotel 88, Jl. Mangga Besar Raya No.62 Jakarta Barat
	19 - 22 Maret 2018 26 - 29 Maret 2018	Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Angkatan III	2 - 5 April 2018 9 - 12 April 2018	Hotel Oasis Amir, Jl. Senen Raya Blok A No. 135-137, Jakarta Pusat
	16 – 19 April 2018 23 – 26 April 2018	Hotel Fave, Jl. Samanhudi No.26 Jakarta Pusat
Catatan: ·         Tempat Pelaksanaan Sewaktu waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel, ·         Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·         Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·         Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya,  Semarang, Yogyakarta, Medan, Minimal 15 Orang