BIMTEK PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH (TAPAL BATAS) PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Dengan Hormat,

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakkan, terutama posisi pemerintahan daerah di dalam penetapan dan penegasan batas wilayah daerah yang sangat komflex. Oleh karna itu bahwa batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang menyertainya, manfaat dari batas wilayah administrasi, Penegasan batas daerah ini sangat penting dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum tentang batas administrasi daerah. Untuk itu perlu ditata dengan baik dan bertanggung jawab agar dapat tercipta tertib administrasi pemerintahan

Tujuan penegasan tapal batas daerah yakni untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, namun masih saja ada ditemui permasalahan dilapangan sehingga dibutuhkan kebijakan dalam percepatan penegasan batas daerah.Sehubungan dengan semua hal tersebut di atas, maka Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P) Bermaksud Mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiataan bimbingan teknis dengan Tema : ” BIMTEK PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DAERAH (TAPAL BATAS) PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) “ Lembaga Kajian Keuangan dan Kebijakan Pemerintah (LK3P), adalah Lembaga Dibawah Binaan Ditjend Kesbangpol Kemendageri RI, dengan Nomor  Registerasi : 317/D.III.I/IV/2011. Dan berusaha menghadirkan berbagai Narasumber yang berkompoten dibidangnya,  kegiatan ini akan dilaksanakan pada :

Jadwal Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2018
Kamis s/d Minggu
Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
8-11	8-11	5-8	3-6	7-10	5-8
15-18	15-18	12-15	10-13	-	12-15
22-25	22-25	19-22	17-20	21-24	19-22
-	-	26-29	24-27	-	26-29
Tempat Pelaksanaan Kegiatan di Jakarta
Hotel Arcadia	Hotel 88	Hotel Fave	Hotel All Seasons	Hotel Ibis Senen	Hotel Sparks
Hotel Oasis Amir	Hotel Cordela	Hotel Losari Roxy	Hotel Grand Cempaka	Hotel Orchardz	Hotel Fave
Catatan: ·       Tempat Pelaksanaan Sewaktu - waktu dapat berubah Menyesuaikan Kondisi Hotel; ·       Jadwal, Narasumber dan Susunan Materi Sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya (Tentatif) ·       Kontribusi @Rp 4.500,000,00- secara Swadana. ·       Pelaksanaan di luar Jakarta : Bandung, Batam, Bali, Lombok, Makassar, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, dll Minimal 15 Orang

BIMBINGAN TEKNIS DAN UJIAN NASIONAL SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SESUAI PERPRES 54/2010 DAN PERUBAHANNYA (PERPRES 54/2010, 35/2012, 70/2012, 172/2014 DAN PERPRES NO.4/2015)

Dengan Hormat

Kami dari Pusat Kajian Dalam Negeri dan Ilmu Pemerintahan (PUSKDAGRI&IP) bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Anggota, Panitia Pengadaan dan Pejabat / Karyawan Lainnya yang belum memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti Bimbingan Teknis serta Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar sesuaiPerpres 54/2010 berikut perubahannya secara ONLINE yang dilaksanakan dalam 50 JP sesuai Perka LKPP No. 5 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode pengajaran yang sistimatis, didukung narasumber  profesional serta berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan  barang/jasa pemerintah, diharapkan peserta dapat memahami isi serta pelaksanaan Perpres 54/2010 berikut Perubahannya, sehingga menghasilkan tingkat kelulusan rata-rata 51 %.  Adapun  Tempat Pelaksanaan dan Jadwal kegiatan sebagai berikut :

TEMPAT  : Hotel Losari Roxy  Jl.KH.Hasyim Ashari No.41 - Jakarta Pusat 10150  Telp. 021.6322511

Bulan	Jan'18	Feb'18	Mar'18	Apr'18	Mei'18	Jun'18
Tanggal	22 - 27	19 - 24	19 - 24	16 - 21	21 - 26	25 - 30

a.    3 Minggu sebelum pelaksanaan, jadwal ujian diatas ada di Website (www.lkpp.go.id)  Adapun biaya kontribusi(Tas, Modul, Materi, CD, Konsumsi, Atk, LAPTOP dan Peralatan Ujian) untuk setiap peserta:

b.    Rp.  5.750.000,- ( Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), penginapan (twin sharing) 6 malam 7 hari, cek in satu hari sebelum tanggal pelaksanaan & cek out  setelah pelaksanaan (ujian)

c.    Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Biaya Bimtek + Ujian tanpa penginapan

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya mengirimkan peserta;

sebelumnya  kami ucapkan terima kasih. 

Tim Instruktur / Widyaiswara Ahli Perpres 54/2010 beserta Perubahnnya :

1. Ir. Ishak Musa, MM (Badan Diklat Prov. Banten)  2. Mandar Trisno Hardisaputra, SE., MM  3. LKPP

FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS, TRY OUT DAN UJIAN SERTIFIKAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Nama Lengkap + Gelar  : 

Tempat /Tanggal Lahir   : 

NIP.                                          : 

NO KTP                                   :          

Instansi / SKPD              :

Domisili Kerja Kab/Kota & Prov : 

iNo.Telp / Fax./ HP        :                                                          

Alamat Kantor  & Email  :          

Tanggal Bintek Diikuti    :

MOHON DI ISI,  dan FAX Ke.021-88976390, formulir ini dapat diperbanyak dan Sudah Kami terima selambatnya 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

TEMA KEGIATAN TERBARU

BIMTEK PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN VERSI 2.7 BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

BIMTEK VERIFIKASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN ANGGARAN, PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PA, PPK, PPTK DAN BENDAHARA PADA MASING-MASING OPD

BIMTEK PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2018 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.33 TAHUN 2017 DAN IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 32 TAHUN 2017  TENTANG PENYUSUNAN  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TA 2018

BIMTEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 12 TAHUN 2017 DAN REVIEW ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

SOSIALISASI PERMENDESA PDTT NO. 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 YANG DI LENGKAPI DENGAN PERMENKEU No.48/PMK.07/2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENYALURAN,PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 18 TAHUN 2017 KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

BIMTEK ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018 BERDASARKAN PERMENDAGERI NO.32 TAHUN 2017 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018 DAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RENJA DAN RENSTRA OPD

BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD